Dasar Hukum Bela Negara di Indonesia: Landasan Konstitusional, Undang‑Undang, dan Implementasi

Table of Contents

Pada artikel ini dibahas secara komprehensif mengenai dasar hukum bela negara di Indonesia, mulai dari landasan konstitusional, undang-undang pendukung, hingga peraturan pelaksanaannya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa kewajiban bela negara diamanatkan pertama kali oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1)–(2). Selanjutnya, Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat kerangka legal tersebut. Selain itu, sejumlah Ketetapan MPR memberikan nuansa historis dan konseptual atas pelaksanaan bela negara dalam konteks wawasan nusantara dan keamanan nasional.

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila, serta kerelaan berkorban menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa. Konsep ini tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh berdasarkan kerangka hukum yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang‑undangan.

Landasan Hukum Utama Bela Negara di Indonesia

1. Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” Ketentuan ini menegaskan bela negara sebagai kewajiban konstitusional setiap warga negara.

2. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD 1945

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap‑tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, sedangkan ayat (2) menegaskan pelaksanaannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan TNI, Polri, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

3. Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU 3/2002 Pasal 9 menjabarkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam bela negara diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan;

2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib;

4. Pengabdian sesuai profesi

4. Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

UU 23/2019 mengatur komponen utama dan komponen cadangan, termasuk kewajiban komponen cadangan untuk “setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, menjaga persatuan, serta melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian”

5. Undang‑Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 68 UU 39/1999 menyatakan: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan”

6. Ketetapan MPR dan Peraturan Pendukung Lainnya

Beberapa Ketetapan MPR memperkaya konsep bela negara, antara lain:

• Tap MPR No. VI/MPR/1973 tentang Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional;

• UU No. 29/1954 tentang Pokok‑Pokok Perlawanan Rakyat;

• UU No. 20/1982 (diubah UU No. 1/1988) tentang Ketentuan Pokok Hankam;

• Tap MPR No. VI/2000 dan No. VII/2000 mengenai peran TNI dan Polri dalam sistem pertahanan negara

Implementasi dan Upaya Bela Negara

Dalam praktiknya, bela negara diwujudkan melalui:

1. Pendidikan Kewarganegaraan – Materi tentang cinta tanah air, Pancasila, dan UUD 1945 diperkenalkan sejak dini di sekolah.

2. Pelatihan Dasar Kemiliteran – Program wajib bagi calon prajurit cadangan atau sukarela, mengasah kedisiplinan dan kesiapsiagaan.

3. Pengabdian Profesi – Profesional di berbagai bidang (dokter, insinyur, guru) dapat berkontribusi pada pertahanan negara sesuai keahlian.

Manfaat dan Tantangan

Manfaat

• Mengokohkan semangat kebangsaan dan persatuan;

• Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman;

• Memperkuat pertahanan negara secara menyeluruh.

Tantangan

• Kurangnya kesadaran publik akan kewajiban bela negara;

• Perluasan ruang siber dan ancaman non‑konvensional;

• Keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan.

Kesimpulan

Dasar hukum bela negara di Indonesia bersifat kuat dan terstruktur, dimulai dari konstitusi UUD 1945 hingga berbagai undang‑undang dan Ketetapan MPR. Pemahaman yang mendalam dan implementasi yang konsisten sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dengan memenuhi kewajiban bela negara, setiap warga turut berperan aktif dalam mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan negara. (*/Red)